Pemerintah Indonesia menegaskan arah kebijakan transisi energinya dengan memilih skema pengurangan konsumsi secara bertahap (phase down) ketimbang penghentian total (phase out) pemanfaatan batu bara hingga tahun 2060. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pasokan energi primer nasional tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia menolak opsi pemutusan mendadak sumber energi fosil karena langkah tersebut dianggap sebagai tindakan bunuh diri ekonomi (economic suicide). Menurutnya, pembangunan nasional tetap harus berjalan beriringan dengan penurunan bertahap pemakaian komoditas batu bara, minyak bumi, dan gas alam guna mencapai target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060.
Dalam peta jalan penyediaan listrik, porsi energi baru terbarukan (EBT) diproyeksikan melonjak signifikan. Pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 76 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sejumlah program yang disiapkan mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dari 500 megawatt (MW) menuju 7 GW pada 2040, disusul optimalisasi energi angin, panas bumi, hingga kajian potensi tenaga ombak.
Update Ketetapan Resmi Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2026 dan Panduan Cek Tarif di SPBU

Proyeksi Puncak Konsumsi dan Penghentian PLTU
Pilihan untuk tidak memusnahkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara seketika membuat kurva konsumsi batu bara domestik belum akan langsung menyusut. Berdasarkan proyeksi yang ada, masa puncak konsumsi batu bara di Indonesia diperkirakan masih berlangsung pada rentang 2035 hingga 2038.
Penghentian operasional unit PLTU baru dijadwalkan mulai terealisasi pada 2050, tepat satu dekade menjelang tenggat target emisi nol bersih 2060. Rentang waktu ini menjadi krusial mengingat tingginya ketergantungan terhadap pembangkit berbasis batu bara selama ini telah menempatkan Indonesia pada posisi keenam sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Tuntutan Aksi Nyata dan Agenda COP31
Kebijakan bertahap tersebut memicu perhatian para pengamat kebijakan energi. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya komitmen nyata dalam penurunan ketergantungan fosil. Ia mengingatkan bahwa delegasi Indonesia tidak semestinya hanya hadir untuk mencari aliran dana, melainkan wajib menyodorkan daftar proyek transisi energi yang terukur dan kredibel, termasuk memprioritaskan penghentian pembangunan PLTU captive industri sebelum 2030.
Di kancah internasional, Indonesia mengusung tema Delivering Climate Solutions at Scale pada Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Turki. Paviliun Indonesia memfokuskan implementasi pada lima bidang utama, yakni transisi energi bersih dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, ketahanan iklim perkotaan dan limbah, pembiayaan iklim serta pasar karbon, hingga aspek keadilan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah bergerak maju dengan menyiapkan regulasi berupa rancangan undang-undang terkait perubahan iklim serta energi baru dan terbarukan. Selain memperkuat regulasi, keikutsertaan di panggung global tersebut juga diarahkan untuk mempertemukan para penyedia dan pembeli kredit karbon sebagai skema alternatif pendanaan transisi energi di dalam negeri.






