Kementerian Sosial (Kemensos) kini menyederhanakan akses pengecekan bantuan sosial reguler melalui sistem verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat tidak lagi diwajibkan mengisi rincian data wilayah secara bertingkat—mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa—seperti mekanisme sebelumnya. Cukup memasukkan 16 digit NIK, status kepesertaan penerima manfaat langsung terbaca pada basis data pemerintah.
Pembaruan ini mempercepat proses identifikasi hak bantuan bagi keluarga penerima manfaat, terutama yang memiliki anggota keluarga lanjut usia (lansia). Status kepesertaan yang ditampilkan di portal resmi bersumber langsung dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memetakan tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam sepuluh kelompok desil.
Langkah Mengecek Status Bansos Lansia secara Online
Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri lewat peramban ponsel atau komputer dengan langkah-langkah berikut:
- Akses laman resmi Kementerian Sosial di alamat cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan 16 digit NIK KTP lansia atau kepala keluarga yang terdaftar.
- Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar untuk validasi sistem.
- Klik tombol pencarian data.
Setelah sistem memproses NIK, layar akan langsung memunculkan tabel status bantuan sosial, posisi desil keluarga, dan status KPD secara otomatis.
Status Desil 6 10 di DTKS Artinya Apa Simak Dampaknya bagi Penerima Bansos
Membaca Hasil Desil DTSEN dan Komponen Lansia
Data pada sistem DTSEN mengelompokkan keluarga ke dalam tingkat kesejahteraan 1 hingga 10. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Berdasarkan ketentuan penyaluran bantuan, masyarakat yang tercatat di Desil 1, 2, 3, dan 4 berada pada kategori prioritas untuk menerima bantuan perlindungan sosial.
Pada kelompok prioritas tersebut, bantuan bersyarat disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu komponen perhitungan penerima manfaat PKH adalah anggota keluarga lanjut usia, berdampingan dengan komponen lain seperti anak usia dini, anak sekolah, ibu hamil, serta penyandang disabilitas berat. Selain PKH, masyarakat pada Desil 1 sampai 4 juga berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Kartu Sembako dengan saldo elektronik Rp200.000 per bulan yang dicairkan Rp600.000 per tahap.
Bagi masyarakat yang membutuhkan proteksi medis, kepesertaan PBI JK menanggung iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan melalui APBN. Sementara bantuan pendidikan jenjang sekolah disalurkan lewat Program Indonesia Pintar (PIP) setahun sekali melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Cara Pengusulan dan Sanggah agar Bantuan Cair
Jika tabel penelusuran menunjukkan keterangan "Tidak" pada kolom bansos padahal lansia memenuhi kriteria penerima, keluarga masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembaruan berkas. Pemerintah menyediakan dua jalur pengurusan:
Sistem Layanan Jakarta 2026, Panduan Login dan Cek Status KJP Plus Paling Mudah
1. Pengurusan Online melalui Aplikasi Cek Bansos dan Portal Perlinsos Masyarakat dapat memanfaatkan menu sanggah atau pengusulan baru langsung di Aplikasi Cek Bansos Kemensos maupun situs Perlinsos. Unggah data identitas dan dokumen kependudukan yang sesuai untuk diproses dalam verifikasi usulan baru.
1. Pengurusan Luring lewat Desa atau Kelurahan Pembaruan data dapat ditempuh melalui kantor desa atau kantor kelurahan setempat. Perangkat desa bersama petugas dinas sosial daerah akan mendata kelayakan ekonomi keluarga dan mengusulkannya ke dalam sistem pembaruan data daerah sebelum diteruskan ke kementerian.
Seluruh proses pengecekan maupun verifikasi status penerima bansos ini tidak dipungut biaya apa pun. Sistem resmi Kemensos tidak pernah meminta PIN ATM, kata sandi mobile banking, maupun kode OTP dalam proses administrasi bantuan.
