Penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bergantung langsung pada peringkat ekonomi keluarga yang tercatat di basis data pemerintah. Masyarakat yang ingin memastikan posisinya dalam daftar prioritas jaring pengaman sosial perlu memeriksa pemeringkatan desil rumah tangga masing-masing.
Meskipun masyarakat umum terbiasa mencarinya melalui istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem yang menjadi rujukan resmi Kementerian Sosial pada layanan pengecekan saat ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem pemeringkatan ini membagi kondisi kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan persentase yang dihitung secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah Memeriksa Desil dan Status Penerima Bansos
Pemeriksaan peringkat ekonomi keluarga dapat dilakukan secara mandiri melalui ponsel tanpa kewajiban mengunduh aplikasi tambahan:
- Buka peramban web pada ponsel pintar Anda, seperti Google Chrome.
- Masuk ke laman resmi Kementerian Sosial di alamat cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah domisili sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
- Ketik nama lengkap penerima manfaat persis sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Masukkan kode verifikasi huruf (captcha) yang muncul pada layar ke kolom yang tersedia.
- Klik tombol Cari Data untuk memproses verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama.
Selain melalui situs cekbansos.kemensos.go.id, data pemeringkatan desil juga dapat ditinjau melalui layanan DTSEN milik BPS yang terintegrasi dalam sistem nasional.
Verifikasi Status Kesejahteraan, Cara Cek Data Desil DTKS Kemensos Lewat HP
Membaca Tingkatan Desil dan Peluang Bantuan
Dalam sistem DTSEN, seluruh populasi keluarga dikelompokkan ke dalam rentang desil 1 hingga 10, di mana setiap desil mencakup sekitar 10 persen kelompok keluarga:
- Desil 1: Mencakup 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 1 sampai 4: Kelompok prioritas utama yang memenuhi kriteria untuk diusulkan menerima bansos PKH dan program Sembako (BPNT).
- Desil 5: Kelompok yang dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
- Desil 6 hingga 10: Kelompok rumah tangga dengan status ekonomi yang dinilai lebih mampu, dengan desil 10 mencerminkan 10 persen kelompok teratas.
Kementerian Sosial menetapkan bahwa semakin rendah angka desil, semakin tinggi tingkat prioritas keluarga tersebut untuk memperoleh bantuan. Namun, penetapan ke dalam kelompok desil tertentu tidak serta-merta menjadi jaminan otomatis bahwa suatu keluarga langsung menerima pencairan bansos. Pemeringkatan tersebut berfungsi sebagai acuan penetapan prioritas usulan, bukan keputusan tunggal pencairan dana.
Variabel yang diperhitungkan oleh BPS dalam menentukan posisi desil ini meliputi pekerjaan kepala keluarga, tingkat pendidikan, kondisi fisik rumah tinggal, kapasitas daya listrik yang terpasang, hingga total kepemilikan aset.
Mengapa Status Desil Bisa Bergeser?
Peringkat desil keluarga bersifat dinamis dan tidak berlaku permanen. Evaluasi berkala yang dijalankan dapat memicu pergeseran kelompok peringkat. Faktor yang memengaruhinya antara lain perubahan penghasilan bulanan, pergantian atau kehilangan pekerjaan, penambahan maupun pengurangan anggota keluarga di Kartu Keluarga (KK), perpindahan alamat domisili, atau pembaruan kepemilikan aset.
Langkah Cek Nama Penerima Bansos PKH Lewat KTP Online dan Status Pencairannya
Jika saat melakukan penelusuran muncul keterangan data tidak ditemukan, hal itu menunjukkan bahwa NIK atau nama yang dicari belum terdaftar atau belum aktif dalam integrasi basis data DTKS/DTSEN.
Prosedur Pembaruan dan Sanggah Data
Bagi warga yang mendapati datanya belum tercatat atau merasa peringkat desilnya sudah tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, Kementerian Sosial menyediakan dua jalur pembaruan resmi:
- Jalur digital: Menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos pada ponsel cerdas. Aplikasi ini dilengkapi instrumen partisipasi publik berupa menu usul dan sanggah untuk memperbaiki data mandiri atau melaporkan ketidaktepatan sasaran bantuan.
- Jalur konvensional: Mendatangi kantor kelurahan atau kantor desa setempat bagi warga yang memiliki kendala akses ponsel atau jaringan internet. Pengajuan pemutakhiran data kependudukan sosial dilakukan melalui petugas kelurahan/desa untuk kemudian diteruskan ke sistem verifikasi.
Setiap permohonan data baru maupun perbaikan kondisi ekonomi keluarga yang dihimpun melalui kedua jalur tersebut akan diverifikasi dan dihitung ulang secara berkala oleh BPS guna menentukan kembali posisi desil yang akurat.
