Penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran dinilai masih menjadi ganjalan besar dalam program pengentasan kemiskinan sekaligus berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persoalan validitas data penerima manfaat tersebut mengemuka saat anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono, menyerap aspirasi konstituen dalam masa reses di Balai Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Senin (16/11/2026) sore.
Di hadapan masyarakat setempat, legislator Komisi C DPRD Jember tersebut mendorong warga, kader, dan relawan di tingkat akar rumput untuk mengambil peran aktif sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Inisiatif ini dipadukan dengan percepatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar pengawasan dan pendataan bansos dapat berjalan akurat dan transparan.
Verifikasi Digital untuk Cegah Salah Sasaran
Menurut Hanan, pangkal masalah dari bantuan sosial yang meleset dari sasaran bermula dari lemahnya pemutakhiran data kependudukan. Akibatnya, masih ada keluarga rentan yang sama sekali belum terjangkau program bantuan, sementara penerima yang kondisinya sudah mampu justru tetap tercatat.
Penyerahan Bantuan Kemensos bagi Anak di Pontianak, Merawat Harapan Anak Lewat Bantuan yang Tepat

Melalui skema Agen Perlinsos, kader yang dibekali akses pencatatan berbasis digital dapat langsung memverifikasi status bantuan warga di lapangan. Ketika ada laporan warga yang merasa tidak pernah menerima bantuan sosial, agen dapat mengecek data riil sistem secara langsung untuk melihat apakah yang bersangkutan telah terdaftar menerima beras maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Keberadaan agen tersebut dirancang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan sistem pendataan bantuan sosial pemerintah. Selain mendampingi warga yang belum tersentuh bantuan, sistem digital meminimalkan potensi klaim sepihak sehingga transparansi penyaluran dapat dipertanggungjawabkan.
Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan Bersama BAZNAS RI

Percepatan IKD di Wilayah Sekitar
Upaya integrasi data sosial berbasis identitas digital juga terus bergulir di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Di Kabupaten Bondowoso, Dispendukcapil setempat mencatat aktivasi IKD telah menembus 7,06 persen untuk mendukung integrasi digitalisasi perlindungan sosial yang ditargetkan berjalan penuh pada 2027, di samping terus mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok aktivasi identitas via telepon.
Sementara itu, langkah jemput bola aktivasi IKD dan perekaman KTP elektronik juga digencarkan oleh Dispendukcapil Lumajang ke ruang publik serta sekolah guna mempermudah akses warga. Hanan menilai langkah serupa di Jember, khususnya melalui kolaborasi aktif masyarakat pedesaan di Sukowono, sangat mendesak agar basis data bantuan sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil warga miskin.






