Dari sebelumnya memangku jabatan strategis hingga berstatus tahanan perkara intersepsi ilegal, perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) kini resmi dipecat dari kedinasan Korps Bhayangkara. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menyatakan EHS terbukti bersalah dalam kasus penyadapan ilegal dan akses tanpa hak.
Dalam amar putusannya, majelis KKEP menilai EHS terbukti bermufakat melakukan akses ilegal melalui penyadapan dengan menyalahgunakan instrumen teknologi milik Polri secara tidak profesional dan menabrak prosedur dinas. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Majelis turut menetapkan tindakan mantan pejabat Bareskrim tersebut sebagai perbuatan tercela.
Dasco Pimpin Rapat Paripurna DPR Hari Ini, 206 Anggota Dewan Hadir

Menanggapi vonis pemecatan ini, EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa kendati menempuh upaya banding, EHS sempat menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf selama persidangan etik berlangsung di Gedung Propam Polri. Jalur banding itu kini merujuk pada ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto per 16 November 2026, yang membatasi hak pengajuan hanya untuk pelanggar.
Seusai putusan etik dibacakan, EHS segera dibawa kembali menuju Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua di Depok, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan dirinya melanjutkan proses penegakan hukum pidana yang ditangani secara terpisah oleh Bareskrim Polri.
Korban Cerita Modus Penipuan Tenun Tonic, Tarik Dana Sulit, Admin Grup Kabur

Perkara pelanggaran keamanan data ini mencakup penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 serta sejumlah tokoh lainnya, disertai penghapusan data elektronik. Bareskrim sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta yang telah dijatuhi PTDH pada 10 November, EHS pada sidang etik 17 November, serta mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi yang belum ditahan karena kondisi kesehatan.






