Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menetapkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai proyek percontohan penyaluran bantuan sosial menggunakan skema Government to Person (G2P). Melalui mekanisme ini, dana bantuan sosial disalurkan langsung dari pemerintah menuju rekening bank milik penerima.
Tahap awal uji coba melibatkan sekitar 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Glagah. Skema transfer langsung ini diterapkan untuk pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako pada triwulan IV 2026.
BSU Rp 900.000 Belum Cair, Menaker Sebut Administrasi Masih Diproses?

Dalam skema G2P, KPM cukup mendaftarkan satu nomor rekening bank yang sudah dimiliki ke dalam basis data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Rekening tersebut otomatis menjadi muara penerimaan berbagai jenis bansos pemerintah tanpa memerlukan rekening terpisah untuk tiap program bantuan.
Proses pendaftaran G2P mewajibkan verifikasi data kependudukan serta pemindaian biometrik. Walaupun platform Perlinsos Digital memungkinkan proses mandiri atau melalui agen Perlinsos, pelaksanaan awal difokuskan di kantor kelurahan demi memfasilitasi penerima bantuan dari kalangan lanjut usia. Ke depan, pilihan rekening penerima bansos juga direncanakan meluas ke rekening bank swasta hingga dompet digital.
Tak Lagi Bergantung Bansos, 4.305 Keluarga di Brebes Siap Mandiri

Penunjukan Banyuwangi memperkuat posisinya yang telah menjadi percontohan nasional digitalisasi Perlinsos sejak akhir 2025. Pendataan Perlinsos Digital ini mengintegrasikan basis data lintas instansi, mencakup Dukcapil, BPS, ATR/BPN, Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN, demi mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran bansos yang diperkirakan Kementerian Sosial mencapai 40 hingga 45 persen pada PKH dan sembako.






