Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan sidang pemeriksaan etik terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin, 23 November 2026. Berdasarkan keterangan resmi Ketua DKPP Heddy Lugito, persidangan ini menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait proses dan regulasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Dari total lima aduan yang masuk ke meja DKPP, empat perkara dinyatakan lolos verifikasi materiil dan memenuhi syarat untuk disidangkan. Sementara itu, satu aduan dinyatakan gugur karena berkas perbaikan tidak dilengkapi pemohon hingga tenggat waktu.
Tuduhan Pasal Selundupan dan Dokumen Syarat Pencalonan
Pokok persoalan yang diangkat para pelapor menyoroti keabsahan administratif serta dasar regulasi pencalonan. Salah satu aduan teregistrasi dengan Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026, diajukan oleh Denny Indrayana bersama Koalisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI (FPP TNI), Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.
Kelompok pelapor tersebut mengadukan pimpinan KPU atas dugaan manipulasi atau penyelundupan klausul dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Selain mempersoalkan norma regulasi, materi aduan turut menyinggung aspek verifikasi faktual terhadap berkas pendidikan calon.
KPK Sudah Panggil Dedi Congor 2 Kali Untuk Diperiksa tapi Alasan Sakit Terus

Gelombang aduan ini mencuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung mengenai status surat keterangan pendidikan Gibran. Dalam amar putusannya, MK menyebutkan tidak ditemukan bukti kelulusan pendidikan setara SMA, sementara MA memutuskan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu bukan merupakan ijazah atau dokumen yang setara. KPU diadukan atas dugaan kelalaian verifikasi dokumen tersebut, sedangkan Bawaslu dinilai abai dalam fungsi pengawasan proses pencalonan.
Empat Perkara Digabung dalam Rangkaian Sidang
Heddy Lugito menjelaskan bahwa seluruh perkara yang lolos uji materiil akan diperiksa secara bersamaan. Langkah penggabungan ini diambil karena adanya kesamaan materi pokok perkara serta figur penyelenggara yang menjadi pihak teradu.
Rincian perkara yang disidangkan mencakup Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna (Yayasan Dewi Keadilan), Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 dari Muhammad Afghan Ababil, Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dari Paman Nurlette dan Novi Manaban, serta Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 dari kelompok Denny Indrayana. Sebaliknya, aduan yang diajukan oleh Ibnu Jandi resmi digugurkan setelah statusnya belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak dilengkapi hingga batas 18 November 2026.
Pemeriksaan etik dijadwalkan berlangsung dalam empat agenda persidangan terpisah, masing-masing pada 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.
Kasus Polisi Surabaya Ngamar dengan Kades Naik Penyidikan di Polres Batu

Mekanisme Etik Melekat pada Individu
Menanggapi komposisi komisioner yang dilaporkan, Heddy Lugito menegaskan asas peradilan DKPP yang bersifat pasif dan terikat pada pertanggungjawaban individu penyelenggara, bukan kelembagaan semata. Sanksi etik ditinjau berdasarkan kewenangan serta jabatan yang diemban pihak teradu saat tahapan pendaftaran berlangsung.
Prinsip tersebut berlaku pada posisi komisioner KPU Iffa yang baru dilantik setelah masa Pilpres 2024 untuk menggantikan Hasyim Asy'ari. DKPP menyatakan posisi dan status waktu penugasan anggota baru tersebut akan diperjelas dalam persidangan agar tidak timbul kerancuan tanggung jawab etik.
Sementara itu, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan proses pemeriksaan perkara nomor registrasi pemilu ini dibuka untuk umum. Sesuai dengan pedoman beracara, sidang DKPP hanya digelar tertutup apabila materi yang diperiksa menyangkut dugaan pelanggaran asusila.






