Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Menkeu Suahasil Cerita Momen Efisiensi APBN, Tidak Ada Potong Anggaran

Yohanes IrangDiterbitkan 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Menkeu Suahasil Cerita Momen Efisiensi APBN, Tidak Ada Potong Anggaran
Foto/Ilustrasi: CNBC Indonesia

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja negara tidak dijalankan melalui pemotongan anggaran kementerian maupun lembaga. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa langkah efisiensi yang diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto murni merupakan penataan ulang pos belanja agar lebih tepat sasaran.

Kebijakan tersebut merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memandatkan realokasi anggaran guna memprioritaskan program-program strategis nasional. Nilai efisiensi yang berhasil dihimpun kala itu mencapai Rp 306,7 triliun.

Dana hasil penataan ulang tersebut langsung dialihkan ke sejumlah program unggulan pemerintah. Pos prioritas itu mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hingga agenda Revitalisasi Sekolah.

Melalui strategi realokasi tersebut, stabilitas ekonomi nasional pada 2025 tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi tercatat bertahan di angka 5,11 persen, laju inflasi terjaga pada 2,92 persen, dan defisit APBN mampu ditahan pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Suahasil, pengelolaan anggaran negara harus senantiasa menjalankan tiga fungsi pokok: menumbuhkan roda perekonomian, melindungi masyarakat, serta menjaga kredibilitas fiskal.

Baca Juga

Keluarga Penerima PKH di Pangkalpinang Dapat Bantuan Rp5 Juta untuk Modal Usaha, Cek Aturan Resmi Kemensos

Kinerja Belanja dan Rencana Akhir Tahun

Memasuki kuartal akhir tahun anggaran 2026, fleksibilitas belanja terus dioptimalkan. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi Belanja Negara telah menyentuh Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Capaian ini tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari total realisasi tersebut, Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan serapan Rp 2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target, tumbuh 24,7 persen secara tahunan. Rinciannya mencakup Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.239,1 triliun (82 persen dari target) serta Belanja Non-K/L sebesar Rp 1.104,5 triliun (67,4 persen dari target). Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 653,6 triliun atau 94,3 persen dari pagu, meski mencatatkan kontraksi tahunan sebesar 8,4 persen. Di samping itu, sejak awal 2026 pemerintah juga telah mencadangkan pos penanganan bencana alam sebesar Rp 59,35 triliun.

Pemerintah memproyeksikan sisa belanja sebesar Rp 945,2 triliun akan digelontorkan sepanjang November hingga Desember 2026. Anggaran penutup tahun ini diarahkan untuk pemenuhan subsidi, bantuan pemerintah, serta paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga

PNM Lestarikan Ekosistem Pesisir Lewat Program Madani Lestari

Sorotan Penerimaan dan Imbauan Defisit

Dari sisi kas masuk, realisasi Pendapatan Negara per akhir Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target proyeksi APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan. Penerimaan Perpajakan menyumbang porsi terbesar senilai Rp 2.064 triliun鈥攖erdiri dari penerimaan pajak Rp 1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 267,2 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat melampaui target dengan raihan Rp 551,8 triliun, ditambah penerimaan hibah sebesar Rp 2,1 triliun.

Kendati pendapatan tumbuh, rencana belanja besar di akhir tahun memicu masukan dari kalangan pengamat ekonomi. Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengingatkan pemerintah agar cermat menghitung kemampuan bayar terkait target sisa belanja Rp 945,2 triliun. Apalagi, target penerimaan pajak 2026 dipatok melonjak menjadi Rp 2.357 triliun, berbanding realisasi 2025 yang sebesar Rp 1.917 triliun.

CELIOS merekomendasikan pemerintah melakukan evaluasi belanja, termasuk opsi menghentikan sementara program seperti Makan Bergizi Gratis guna memitigasi risiko lonjakan defisit agar tidak menembus batas psikologis 3 persen PDB. Dari sudut pandang optimalisasi pendapatan, pengenaan pajak penghasilan terhadap platform Over The Top (OTT) global yang beroperasi di Indonesia turut disarankan agar tercipta perlakuan perpajakan yang adil bagi pelaku industri domestik.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca