Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi berganti. Kursi pimpinan yang sebelumnya diduduki Hidayat Nur Wahid kini resmi beralih ke Mohamad Sohibul Iman melalui pengucapan sumpah jabatan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Pergantian internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini disahkan melalui Surat Keputusan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan H. Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024–2029. Dokumen penetapan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dalam prosesi pelantikan, Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam dengan memegang kitab suci Al-Qur'an. Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi tujuh wakil ketua MPR lainnya: Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar.
Hujan Guyur Jakarta Hari Ini 16 November 2026, BMKG Minta Waspada

Perubahan susunan ini menyusul pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari pimpinan MPR untuk mengemban penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Surat pengunduran diri Hidayat diterima pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026) dan dibahas dalam rapat pimpinan di hari yang sama, sebelum akhirnya PKS mengusulkan Sohibul Iman sebagai penggantinya.
Usai pelantikan, Sohibul Iman menyatakan kesiapannya mengawal berbagai agenda kelembagaan MPR ke depan, termasuk proses persiapan pemilihan dan penetapan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden paling lambat dalam kurun waktu 60 hari.
Jadwal UEFA Nations League A, 3 Tiket Terakhir Menuju 8 Besar, Timnas Jerman Terdesak

Menurut Sohibul, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyodorkan dua nama calon untuk melalui proses verifikasi. MPR sendiri telah membentuk tim verifikasi dan tim khusus guna memeriksa kelengkapan administratif para kandidat, dengan penekanan ketat pada rekam jejak pendidikan agar tidak memicu persoalan dan kontroversi di kemudian hari.






