Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Kapan Perusahaan Wajib Sisihkan Dana Cadangan Pesangon?

Wahyu NugrohoDiterbitkan 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Kapan Perusahaan Wajib Sisihkan Dana Cadangan Pesangon?
Foto/Ilustrasi: Viva

Pemerintah menetapkan batas akhir bagi perusahaan untuk mulai menyisihkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) paling lambat pada 28 Oktober 2027. Ketetapan tersebut tercantum dalam Pasal 321 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan aturan ini berlaku penuh satu tahun sejak regulasi diundangkan.

Meskipun batas akhir implementasinya jatuh pada Oktober 2027, Pasal 256 menegaskan bahwa pengusaha wajib mulai menyediakan dan memupuk dana cadangan pesangon sejak terjadinya hubungan kerja. Ketentuan pemupukan sejak awal masa kerja ini berlaku khusus bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Regulasi ini memberikan pengecualian penuh bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil, sehingga beban pencadangan hanya menyasar entitas usaha menengah ke atas.

Skema Penyetoran dan Pengelolaan Dana

Berdasarkan Pasal 254, dana cadangan pesangon bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan secara rutin dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun. Berbeda dari praktik sebelumnya di mana pesangon dikelola mandiri, beleid baru menginstruksikan perusahaan menyetorkan dana tersebut kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Uang yang disetorkan nantinya dicatat sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan. Lembaga pengelola diwajibkan memisahkan simpanan DCP dari aset operasionalnya sendiri serta berpegang pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, kemanfaatan pekerja, dan kepastian pengembalian dana berlebih.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hingga saat ini otoritas belum menetapkan institusi pemerintah yang akan bertindak sebagai pengelola DCP. Kemnaker sekaligus membantah kabar yang beredar bahwa Danantara telah ditunjuk memegang mandat tersebut.

Ketentuan Pencairan dan Risiko Sanksi

Selama hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan masih berjalan, pengusaha dilarang menarik kembali dana cadangan yang telah disetorkan. Pencairan dana baru dapat dilakukan saat hubungan kerja berakhir sesuai ketentuan regulasi.

Jika pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dan akumulasi dana cadangan ternyata lebih kecil dari hak pesangon pekerja, Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha membayar langsung kekurangannya. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan dana setelah seluruh hak pesangon lunas, sisa aset tersebut akan ditransfer kembali ke kas perusahaan.

Perlindungan hak pengusaha diatur apabila ikatan kerja terputus bukan karena faktor PHK, misalnya buruh mengundurkan diri secara sukarela. Dalam situasi ini, Pasal 258 ayat (1) mewajibkan lembaga pemerintah mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon kepada pengusaha paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan resmi.

Pengusaha yang mengabaikan kewajiban penyisihan dana cadangan pesangon berhadapan dengan sanksi administratif berjenjang. Penindakan dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan izin kegiatan usaha. Adapun formula penghitungan besaran setoran, teknis pemupukan, serta alur pencairan saldo akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca