Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset resmi membuka kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban berbagai tindak pidana penipuan. Regulasi baru ini memastikan bahwa aset sitaan dari tindak kejahatan tidak selalu diserahkan ke kas negara, melainkan dapat dipulihkan dan dikembalikan langsung kepada para korban yang berhak.
Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan laporan akhir pembahasan regulasi.
Hak Korban Jadi Prioritas Pemulihan
Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa pemulihan kerugian korban merupakan substansi paling penting dalam beleid ini. Skema perampasan aset dirancang untuk menjawab kebuntuan hukum yang selama ini kerap merugikan masyarakat dalam kasus penipuan investasi bodong.
Menurut Rano, pengembalian dana menjadi hal mendesak karena menyangkut kelangsungan hidup para korban, seperti tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha. Hasil perampasan aset tindak pidana kini wajib diarahkan untuk menutup kerugian masyarakat terdampak.
Bareskrim Sita Aset Senilai Rp 150 M dari Sindikat Bandar Narkoba Muzamil

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Ia menekankan bahwa perampasan aset tidak selamanya dipulihkan kembali ke kas negara. Apabila korban dari kejahatan tersebut adalah masyarakat luas, maka aset sitaan wajib dikembalikan kepada korban berdasarkan data yang valid dan pembuktian yang kuat di persidangan.
Cakupan perkara yang dijangkau regulasi ini juga mencakup kejahatan siber dan penipuan berbasis teknologi informasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa instrumen hukum ini dapat menjangkau aset milik bandar judi online, pelaku penipuan kripto, investasi bodong, hingga penggelapan dana jemaah biro perjalanan umrah.
Sita Harta Tanpa Menunggu Vonis Pelaku
Salah satu instrumen utama dalam undang-undang ini adalah penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Melalui jalur perdata atau penetapan pengadilan, aset hasil kejahatan dapat disita dan dikelola oleh badan khusus tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelaku dijatuhkan secara berkekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi III DPR Rikwanto menjelaskan mekanisme NCB dapat ditempuh dalam situasi khusus, misalnya saat aset baru terlacak setelah proses peradilan pidana usai, atau ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, mengalami sakit berat, maupun proses perkaranya terhenti. Dalam pembahasan di Komisi III, sempat muncul usulan batas nilai minimum aset yang dapat diproses lewat skema NCB sebesar Rp 1 miliar.
6 Modus Penipuan Baru Mengintai Warga RI, Ini Peringatan BSSN

Untuk tata kelolanya, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memaparkan bahwa rancangan aturan memisahkan antara badan pengelola aset dan badan pengawas pengelolaan aset yang berada langsung di bawah presiden. Tugas pengelolaan mencakup pengamanan, penyimpanan, pemeliharaan, penjualan, hingga pelepasan atau pengembalian aset kepada korban. Di sisi lain, ancaman pidana bagi para pelaku, termasuk ancaman pidana mati, tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Syarat Verifikasi dan Pembuktian Data
Kendati undang-undang ini telah disahkan, pengembalian kerugian tidak berlangsung secara instan atau otomatis. Masyarakat korban tindak pidana tetap harus melalui rangkaian penelusuran kepemilikan aset, verifikasi identitas, dan pembuktian keterlibatan transaksi pada proses peradilan sebelum dana dapat dicairkan.
Pengesahan ini menandai tuntasnya pembahasan panjang regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen. Komisi III DPR bersama pemerintah sebelumnya merampungkan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026), usai membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menggelar 87 kali rapat dengar pendapat sejak September 2025.






