Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Menko PMK Pastikan Mitigasi Bencana di Aceh dan Sumut

Wulan PrabowoDiterbitkan · 1 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Menko PMK Pastikan Mitigasi Bencana di Aceh dan Sumut
Foto/Ilustrasi: Kemenkopmk

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengambil langkah percepatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Langkah terpadu ini melibatkan koordinasi lintas sektor, pemantauan dinamika cuaca ekstrem, hingga penanganan dampak sedimentasi pascabanjir.

Rangkaian agenda kesiapsiagaan dimulai melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, pada Senin (16/11/2026). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah merancang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menekan intensitas curah hujan di zona rawan bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Pelaksanaan OMC ini juga merespons permohonan resmi secara tertulis dari Gubernur Aceh. BNPB menegaskan bahwa operasi teknologi modifikasi cuaca bukan bertujuan menghentikan hujan seutuhnya, melainkan mengendalikan dan membatasi volume guyuran hujan agar potensi luapan air dapat diminimalkan.

Baca Juga

PNM Lestarikan Ekosistem Pesisir Lewat Program Madani Lestari

BMKG melaporkan adanya pergeseran pola cuaca yang signifikan akibat perubahan iklim global antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kondisi ini memperbesar risiko hidrometeorologi di kawasan barat Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto tercatat menggelar dua kali rapat terbatas dalam kurun waktu sekitar dua pekan terakhir untuk memantau situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sugiono menegaskan bahwa penanganan bencana di kawasan ini memerlukan dua jalur kerja simultan. Pertama, merampungkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang sebelumnya terdampak banjir bandang akibat Siklon Senyar pada akhir 2025. Kedua, memitigasi potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam pada tahun berjalan. Normalisasi aliran sungai menjadi prioritas utama pemerintah menyusul tebalnya endapan sedimen sisa banjir bandang terdahulu. Endapan tersebut membutuhkan pengerukan bertahap, sementara sejumlah infrastruktur seperti jembatan yang sempat diperbaiki dilaporkan kembali rusak tergerus cuaca ekstrem.

Menindaklanjuti koordinasi teknis, Menko PMK bertolak ke Kota Subulussalam, Aceh, pada Selasa (17/11/2026). Didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sugiono meninjau langsung Kampong Jabi-Jabi di Kecamatan Sultan Daulat, lokasi yang rutin terendam banjir tahunan akibat luapan Sungai Lae Souraya.

Baca Juga

Total Piutang Subsidi Pupuk Tembus Rp14,5 T, Arus Kas Pupuk Indonesia Tertekan

Di lokasi kunjungan, Menko PMK menyerahkan bantuan logistik darurat kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Paket bantuan tersebut mencakup 1.000 lembar matras, 600 lembar selimut, 450 lembar sarung, 10 set tenda pengungsi, serta 10 paket peralatan dapur lengkap beserta kompor dan 10 unit tabung gas.

Sejalan dengan langkah mitigasi pusat, Gubernur Sumut Bobby Nasution menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat penerusan peringatan dini cuaca dari BMKG kepada masyarakat luas, sekaligus memastikan penyiapan titik-titik kumpul evakuasi warga jika terjadi ancaman luapan air maupun tanah longsor.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca