Berapa besar beban yang harus ditanggung BUMN produsen pupuk ketika pencairan anggaran subsidi dari kas negara tersendat? Angkanya kini mencapai belasan triliun rupiah.
Total piutang subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat menembus Rp14,565 triliun berdasarkan data per 31 Oktober 2026. Angka tunggakan ini mencakup akumulasi tagihan selama tujuh tahun anggaran, terhitung sejak periode 2020 hingga 2026.
Kondisi tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo saat Kunjungan Kerja Spesifik ke anak usaha holding, PT Petrokimia Gresik, di Jawa Timur pada Sabtu, 14 November 2026. Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merinci bahwa porsi terbesar dari kewajiban tersebut berasal dari penyaluran tahun sebelumnya. Sekitar 85,5% dari total piutang merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2025.
PNM Lestarikan Ekosistem Pesisir Lewat Program Madani Lestari

Keterlambatan pencairan dana kompensasi ini berdampak langsung pada operasional perusahaan. Akibat pembayaran yang belum tuntas, PT Pupuk Indonesia terpaksa menanggung seluruh biaya produksi dan distribusi di awal secara mandiri. Untuk menjaga agar rantai pasok pupuk bagi petani tidak mandek, perseroan terpaksa memanfaatkan fasilitas pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah penarikan utang perbankan tersebut menimbulkan persoalan baru. Arus kas BUMN pupuk kian tertekan akibat beban bunga pinjaman yang terus berjalan selama pemerintah belum melunasi piutang pokoknya. Padahal di sisi lain, Pupuk Indonesia juga menjalankan penugasan untuk mendukung swasembada pangan nasional, salah satunya lewat pemangkasan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%.
Menko PMK Pastikan Mitigasi Bencana di Aceh dan Sumut

Kondisi finansial yang terjepit itu kian rentan dengan munculnya dinamika geopolitik global. Gangguan jalur perdagangan logistik internasional, terutama di Selat Hormuz, berpotensi mengerek harga serta menghambat pasokan bahan baku pupuk impor penting seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).
Menghadapi risiko rantai pasok tersebut, Eko mendorong perseroan dan pemangku kepentingan terkait mengoptimalkan bahan baku yang tersedia di dalam negeri guna menekan ketergantungan impor. Komisi VI DPR RI juga menyatakan komitmennya untuk mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara agar penyelesaian tunggakan subsidi pupuk senilai Rp14,5 triliun itu segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan produksi pupuk nasional.






