Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Regulasi Kebijakan Wajib Imbangi Pesatnya Teknologi AI

Wahyu NugrohoDiterbitkan · 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Regulasi Kebijakan Wajib Imbangi Pesatnya Teknologi AI
Foto/Ilustrasi: TVRI News

Akselerasi teknologi kecerdasan artifisial (AI) kian melompat jauh sepanjang 2026, memicu desakan agar pembentukan regulasi kebijakan segera mengejar ketertinggalan instrumen hukum nasional. Perlindungan data dan kepastian hukum menjadi pertaruhan utama ketika model komputasi otonom mulai merambah sektor-sektor vital kenegaraan dan ekonomi digital.

Lompatan produk global berlangsung sangat cepat dalam hitungan bulan. Pada Maret 2026, Microsoft memperbarui ekosistem Copilot menjadi agen AI otonom, disusul peluncuran model Muse dan Muse Spark oleh Meta pada April. Persaingan semakin intens saat OpenAI merilis teknologi Dots pada Oktober 2026. Di tingkat internasional, Korea Selatan telah mengesahkan Undang-Undang Dasar tentang AI sejak 2024 dan mengimplementasikannya penuh pada awal 2026, mengombinasikan kekuatan modal dan teknologinya.

Kondisi berbeda terlihat di tanah air. Indonesia saat ini belum memiliki regulasi mengikat yang secara khusus mengatur tata kelola AI. Penegakan hukum dan pengawasan operasional teknologi ini masih bersandar pada payung hukum umum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku industri maupun publik kini menanti pengesahan dua rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur etika serta purwarupa AI.

Baca Juga

FOTO, Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR

Ketiadaan aturan spesifik berpotensi menimbulkan kerentanan pembuktian digital di ranah peradilan. Muncul fenomena disinformasi canggih seperti liar's dividend, ketika pihak berperkara menyangkal bukti digital otentik sebagai rekayasa generatif demi menabur keraguan. Risiko kekeliruan fatal akibat halusinasi AI sebelumnya tercermin dari sanksi pengadilan Amerika Serikat pada perkara Mata v. Avianca, akibat penggunaan memori hukum berbasis preseden fiktif.

Merespons tantangan tersebut, lembaga peradilan dan penegak hukum mulai menyiapkan batasan internal. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI bersama Komdigi, BSSN, dan IAIS tengah menyusun pedoman tata kelola intelijen AI. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menegaskan bahwa implementasi AI di Kejaksaan hanya difungsikan sebagai sistem pendukung keputusan administratif maupun analisis data besar, tanpa mengikis tanggung jawab pidana maupun etik aparatur.

Baca Juga

Hujan Guyur Jakarta Hari Ini 16 November 2026, BMKG Minta Waspada

Hal senada ditekankan dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial Mahkamah Agung yang digelar 9–13 November 2026. Merujuk amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan panduan internasional CCJE, tanggung jawab vonis tetap berada sepenuhnya pada manusia dan tidak dapat didelegasikan ke algoritma. BSSN mendorong penerapan verifikasi berlapis—mulai dari legalitas asal-usul berkas, rantai penyimpanan (chain of custody), integritas teknis, hingga korelasi silang antaralat bukti—sembari menunggu pemerintah menuntaskan kerangka hukum nasional yang komprehensif.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca