Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar Diberikan untuk Muktamar NU

Wulan PrabowoDiterbitkan · 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar Diberikan untuk Muktamar NU
Foto/Ilustrasi: CNN Indonesia

Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengklaim uang sebesar Rp70 miliar yang menyeret namanya diserahkan sebagai dana talangan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menepis tudingan adanya aliran uang haram ke forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut.

Klaim itu dilontarkan Ketua DPP Partai Golkar tersebut seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam. Fahd berdalih penindakan komisi antirasuah terhadap dirinya keliru karena dana tersebut ia sebut murni dipinjamkan untuk perhelatan NU.

Menurut Fahd, permohonan pinjaman bermula dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama. Arif disebut berulang kali menghubunginya dan awalnya meminta Rp100 miliar. Fahd mengaku sempat menolak panggilan telepon pada 25 dan 26 Agustus 2026, sebelum akhirnya menyepakati pinjaman dana talangan Rp70 miliar pada 27 Agustus 2026 setelah Arif membawa nama salah satu petinggi.

Baca Juga

Irjen Eko Disidang Etik Hari Ini, Listyo Kapan dan Siapa Pengadilnya?

PBNU Bantah Keterkaitan Dana Rasuah

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membantah keras klaim keterlibatan lembaganya. Gus Ipul menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sama sekali tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi. Pernyataan sepihak yang dilemparkan ke ranah publik tanpa dasar hukum itu dinilai mencederai nama baik jam'iyyah dan merugikan organisasi secara institusional.

Perkara suap di Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Penindakan tersebut terkait proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga

Komisi X DPR Desak Kasus Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi Diusut Tuntas

Sehari setelah operasi tangkap tangan, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, perantara Rizal Pahlevi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politisi Fahd El Fouz, serta dua pihak swasta yakni Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK telah menggeledah sejumlah kantor dinas pertanahan dan kantor korporasi swasta di Jawa Barat serta Jawa Timur untuk mendalami konstruksi perkara.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca