Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menggelar sidang etik terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh mantan Irjen Kemenkum Komjen Pol Hendro Pandowo, sementara jadwal maupun susunan majelis etik untuk mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum diumumkan secara resmi oleh kepolisian.
Eko Hadi menjadi jenderal aktif kedua yang duduk di kursi pesakitan etik dalam perkara ini. Dalam persidangan tersebut, Komjen Hendro Pandowo didampingi oleh Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua KKEP. Tiga jenderal bintang dua lainnya bertindak sebagai anggota majelis, yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Langkah pemeriksaan terhadap Eko menyusul putusan tegas yang dijatuhkan majelis etik kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa, 10 November 2026. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri tersebut telah divonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), meski yang bersangkutan kemudian menyatakan banding atas putusan tersebut.
Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar Diberikan untuk Muktamar NU

Di sisi lain, publik menyoroti kepastian sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kendati Listyo telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok bersama Ahrie dan Eko, Korps Bhayangkara belum menetapkan tanggal pelaksanaan sidang etik baginya. Tantangan mengenai siapa jenderal yang berwenang menjadi pengadil Listyo juga mengemuka di internal institusi, mengingat Listyo berpangkat jenderal penuh atau bintang empat, sedangkan jenderal aktif di jajaran struktural Polri saat ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dalam konstruksi perkaranya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka pidana, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Berbeda dari tiga rekannya yang ditahan di Rutan Mako Brimob, Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah akibat kondisi kesehatan. Divisi Propam Polri juga tercatat memeriksa seorang perwira tinggi berinisial Brigjen TK untuk dimintai keterangan dalam penyidikan kasus ini.
Komisi X DPR Desak Kasus Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi Diusut Tuntas

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pelanggaran bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan permufakatan melakukan akses ilegal melalui Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mekanisme hukum resmi. Praktik ini memanfaatkan fasilitas akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri sepanjang rentang 2025 hingga 2026, dengan temuan bahwa sebagian data penyadapan sempat dihapus pada Oktober 2026.
Menurut keterangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sasaran intersepsi ilegal tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, lingkaran Istana, menteri kabinet, pejabat pemerintahan, gubernur, tokoh politik, aktivis, hingga kalangan mahasiswa. Atas perbuatannya, Irjen Eko Hadi dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.






