Pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada Senin (16/11/2026) memicu sorotan masyarakat terkait rencana penyediaan fasilitas pendidikan di kawasan Universitas Indonesia (UI). Menanggapi kekhawatiran terkait dampak terhadap ruang terbuka hijau, pihak kampus menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengambil area di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (17/11/2026), UI menerangkan bahwa area yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam batas Hutan Kota. Pihak universitas memastikan komitmen preservasi dan kelestarian kawasan hutan lindung kampus tersebut tetap terjaga.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan kepedulian publik terhadap lingkungan hidup selaras dengan prinsip yang dipegang kampus. Ia menegaskan bahwa akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan tanpa harus merusak alam.
KKP Minta Dapur MBG Bikin Menu Ikan 2 Kali Seminggu

Status Lahan Negara dan Penilaian Peruntukan
UI memaparkan bahwa seluruh tanah yang dikelola institusi berstatus sebagai tanah milik negara. Penggunaan aset negara untuk kepentingan pengembangan pendidikan bagi masyarakat luas merupakan hal yang memungkinkan apabila negara membutuhkannya. Keterlibatan UI dalam rencana Sekolah Rakyat didasarkan pada komitmen memperluas akses belajar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Aset lahan yang dimiliki kampus di sisi Jakarta tidak seluruhnya berwujud hutan kota. Terdapat hamparan lahan matang yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pemanfaatan lahan matang ini pun tidak dilakukan serta-merta, melainkan harus melewati penilaian kelayakan sesuai peruntukannya terlebih dahulu.
Tak Lagi Bergantung Bansos, 4.305 Keluarga di Brebes Siap Mandiri

Penentuan Titik Definitif Bersama Pemerintah
Hingga saat ini, titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif. UI menggarisbawahi bahwa kewenangan penentuan lokasi berada di tangan pemerintah melalui rangkaian survei kesiapan, kajian kelayakan teknis, serta kesesuaian tata ruang.
Proses penilaian ini dikoordinasikan secara berkala oleh UI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan agenda intervensi kesejahteraan yang terus digulirkan secara nasional, di mana sebanyak 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota telah tuntas dibangun.






