Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Imbas keputusan ini, seluruh kegiatan operasional di areal konsesi termasuk fasilitas pabrik kertas di Kabupaten Pelalawan dihentikan, sementara kawasan hutan dikembalikan ke penguasaan negara.
Menghadapi penertiban ini, manajemen PT RAPP menyatakan menunggu surat resmi dari kementerian terkait sekaligus menyiapkan langkah lanjutan untuk merespons ketetapan tersebut.
Temuan Satgas PKH di Wilayah Konsesi
Langkah penindakan oleh Satgas PKH dipicu oleh sejumlah temuan pelanggaran pemanfaatan ruang di dalam area PBPH milik unit usaha Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut. Tim penertiban mendapati adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare dan area bukaan tambang tanpa izin mencapai sekitar 541,46 hektare.
Kemenkop Dorong Koperasi Perkuat Rantai Usaha Perikanan hingga Pasar Ekspor

Selain kedua komoditas non-kehutanan itu, Satgas PKH menemukan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare serta masalah tata kelola perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat vital gajah Sumatera. Pada saat bersamaan, pemerintah juga menguasai kembali kebun dan pabrik kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari seluas sekitar 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. Kendati izin konsesi PT RAPP telah dibatalkan, pemerintah menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban hukum tetap melekat pada korporasi.
Tarik Ulur Dampak Ekonomi dan Penegakan Aturan
Pencabutan izin ini memicu kekhawatiran terkait rantai pasok ekonomi regional. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 tenaga kerja langsung dan bermitra dengan ratusan pelaku usaha penyedia barang dan jasa lokal. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, operasional perusahaan ditaksir menopang 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 secara nasional.
Pusat industri perseroan di Pangkalan Kerinci juga telah mentransformasi kawasan dari permukiman sekitar 200 jiwa pada 1993 menjadi ibu kota Pelalawan berpenduduk 250.000 jiwa, dengan estimasi 20 persen warganya terhubung ke rantai operasional pabrik. Pada kurun 2016 hingga 2025, perusahaan mengeklaim menyumbang lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau, mengalirkan dana pemberdayaan Rp970 miliar dalam sepuluh tahun terakhir, serta mengekspor lebih dari 85 persen produksinya ke 100 negara mitra.
Meskipun PT RAPP mengedepankan rekam jejak lingkungan melalui Restorasi Ekosistem Riau dan Program Desa Bebas Api yang menekan kebakaran lahan di lebih dari 40 desa, sikap tegas Satgas PKH menandai prioritas pembenahan kepatuhan hukum atas jutaan hektare kawasan hutan di Indonesia.






