Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil langkah untuk memperluas peran koperasi nelayan dalam mengelola rantai usaha perikanan hulu ke hilir. Penguatan kelembagaan ini diarahkan guna mengatasi tingginya pengeluaran operasional nelayan, memperbaiki tata niaga komoditas hasil laut di tingkat lokal, hingga membuka saluran perdagangan menuju pasar internasional.
Kebutuhan energi menjadi titik awal intervensi rantai pasok tersebut. Biaya bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menyerap 60 hingga 70 persen dari keseluruhan biaya operasional melaut nelayan tangkap. Untuk menekan biaya logistik bahan bakar, Kemenkop mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di pesisir menjadi mitra pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) bersama Pertamina Patra Niaga. Dari 419 unit SPBUN yang ada secara nasional, saat ini baru 157 unit yang tercatat dikelola oleh koperasi.
Perluasan peran koperasi pengelola SPBUN ditujukan untuk memperbaiki serapan bahan bakar bersubsidi. Data BPH Migas mencatat kuota Solar bersubsidi lewat SPBUN pada 2024 mencapai 2,24 juta kiloliter, namun realisasi per 18 November 2024 baru menyentuh angka sekitar 600 ribu kiloliter. Pada 2025, tingkat penyerapan alokasi BBM bersubsidi oleh kelompok nelayan juga dilaporkan baru berada pada kisaran 40 hingga 50 persen.
Rincian Gaji SPPI Koperasi Merah Putih 2026 Terbaru Bisa Tembus Jutaan, Ini Sumber dan Skema Resminya

Ketergantungan Rantai Pasok Pesisir
Selain kendala akses bahan bakar, kajian Kementerian Koperasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur memetakan masalah tata niaga di darat. Nelayan tangkap skala kecil masih sangat bergantung pada pedagang pengumpul untuk mendapatkan akses pasar luas.
Pedagang pengumpul di kawasan pesisir menjalankan peran ganda yang belum mampu diisi merata oleh lembaga formal. Pihak pengepul bertindak sebagai penyedia pinjaman modal operasional melaut, penjamin pembelian tangkapan harian, penopang kebutuhan saat musim paceklik, sekaligus penyedia es batu, ruang penyimpanan dingin (cold storage), dan jaringan distribusi.
Sebagian besar koperasi di wilayah pesisir saat ini dinilai belum optimal karena baru menjalankan satu atau dua unit layanan, seperti pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) atau pembagian solar bersubsidi semata. Hasil evaluasi di pesisir Lampung Timur diarahkan menjadi rujukan penguatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar koperasi mampu menyediakan layanan pembiayaan, sarana rantai dingin, serta penyerapan tangkapan secara mandiri.
Penetrasi Pasar Ekspor Melalui Konsorsium
Pada sisi hilir, penguatan rantai usaha mulai diarahkan ke perdagangan antarnegara melalui skema konsorsium ekspor Indonesia-Malaysia. Kerja sama ini menggabungkan Koperasi Produsen Karya Sarana, Koperasi Produsen Nelayan Balimbuk, dan Koperasi Pemasaran Nusantara Minang Madani dengan dukungan logistik laut dari PT SEA LINSUM EXPRESS serta mitra dagang lokal Malaysia, GT Empire Global Sdn. Bhd.
Konsorsium lintas negara tersebut mengembangkan kanal distribusi ritel bertajuk Nusantara Mart di Malaysia untuk menampung komoditas UMKM dan koperasi binaan. Berbagai produk yang disiapkan untuk ekspor ini mencakup kelapa, pisang, rempah-rempah, aneka makanan ringan, hingga media tanam cocopeat yang memenuhi standar pasar luar negeri.






