Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

ESDM Ternyata Sudah Tetapkan Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak Februari

Wulan PrabowoDiterbitkan 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
ESDM Ternyata Sudah Tetapkan Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak Februari
Foto/Ilustrasi: Detik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata telah menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan tersebut sudah diresmikan sejak awal tahun melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026. Dalam regulasi ini, pemerintah merinci tiga klasifikasi tata ruang pertambangan di Banten, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Perbedaan Zonasi dalam Peta Lampiran ESDM

Peta lampiran dalam Kepmen ESDM memperlihatkan batas ruang pemanfaatan yang kontras di ujung barat Pulau Jawa tersebut. Kawasan perairan di sekeliling TNUK diberi tanda warna krem, yang mengindikasikan status area tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.

Kawasan daratan TNUK sendiri diberi tanda warna putih yang menegaskan posisinya berada di luar wilayah pertambangan. Sementara itu, Wilayah Pencadangan Negara ditandai dengan arsiran berwarna merah.

Baca Juga

Aksesi OECD, Sektor Asuransi RI Penuhi Standar, Dana Pensiun Masih Harus Berbenah

Secara fungsi regulasi, penetapan WUP berfungsi sebagai dasar bagi Menteri ESDM maupun Gubernur setempat untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Komoditas yang dicakup meliputi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Adapun klasifikasi lainnya, yakni WPR, dialokasikan sebagai rujukan penerbitan izin pertambangan rakyat sesuai kriteria perundang-undangan. Sementara WPN dapat diusahakan baik sebagian maupun seluruhnya dengan mekanisme perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Syarat Izin Tambang dan Tumpang Tindih Wilayah Konservasi

Masuknya kawasan perairan sekitar TNUK ke dalam peta WUP tidak serta-merta membuka jalan bagi aktivitas pengerukan sumber daya alam secara instan. Kegiatan penambangan di lapangan belum dapat dijalankan sebelum ada penetapan definitif sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta pemenuhan ketentuan administratif dan teknis lain yang berlaku.

Baca Juga

Di Tengah Wacana Habitat Dipindahkan, Bayi Badak Lahir di Ujung Kulon

Di sisi lain, penetapan perairan tersebut bersinggungan langsung dengan lanskap konservasi yang dikelola Kementerian Kehutanan. Peta wilayah kerja tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Kehutanan yang dimuat di laman resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon menunjukkan bahwa ruang kelola TNUK tidak terbatas pada daratan saja.

Secara keseluruhan, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare. Bentang konservasi ini terbagi menjadi sekitar 61.357 hektare daratan serta 44.337 hektare wilayah perairan di sekelilingnya, yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem penyangga habitat satwa lindung di kawasan konservasi tersebut.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca