Langsung ke konten utama
Travel Tekno Blog

Penjaminan Polis Mulai Aktif Paling Lambat Januari 2028, OJK dan LPS Siapkan Skema Perlindungan Nasabah

Yolanda RumbayanDiterbitkan 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsApp
Penjaminan Polis Mulai Aktif Paling Lambat Januari 2028, OJK dan LPS Siapkan Skema Perlindungan Nasabah
Foto/Ilustrasi: Balipost

Pelaksanaan Program Penjaminan Polis mulai aktif paling lambat Januari 2028 menyusul amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas UU P2SK. Menjelang tenggat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempercepat koordinasi teknis melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).

Langkah ini menjadi fondasi operasional bagi kedua lembaga untuk membagi kewenangan pengawasan dan penanganan industri asuransi. Skema penjaminan ini dirancang guna melindungi hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan usaha, melengkapi peran LPS yang sebelumnya berfokus pada simpanan perbankan.

Pembagian Pengawasan Antara OJK dan LPS

Dalam kerangka kerja yang disepakati, OJK dan LPS menerapkan mekanisme pertukaran data dua arah. LPS memerlukan basis data pengawasan milik OJK guna mengevaluasi kepesertaan perusahaan serta memitigasi risiko sejak dini. Sebaliknya, OJK memanfaatkan laporan hasil surveilans dan kepatuhan dari LPS untuk memperkuat pengawasan institusi.

Pemisahan wewenang diatur berdasarkan kondisi solvabilitas perusahaan. Pada kondisi normal hingga tahap penyehatan, tanggung jawab pengawasan penuh tetap berada di bawah OJK. Indikator kesehatan keuangan seperti Risk Based Capital (RBC) dan portofolio produk asuransi dipantau secara berkala. Peralihan kewenangan ke tangan LPS baru terjadi saat perusahaan asuransi dinyatakan masuk dalam tahap resolusi.

Baca Juga

OJK Ungkap 3 Tersangka Manipulasi Saham, Dugaan Kerugian Rp6,97 M

Untuk menjamin kerahasiaan informasi perasuransian, petunjuk pelaksanaan ini menunjuk Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing instansi. Akses dokumen krusial dibatasi ketat menurut fungsi jabatan, sehingga pejabat setingkat direktur eksekutif tidak dapat mengakses data di luar kewenangannya. Isu teknis lain yang belum tercakup nantinya dirumuskan melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Kesiapan internal LPS sendiri telah dibangun bertahap sejak 2023, mencakup kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi informasi, kelembagaan, hingga sumber daya manusia operasional.

Batas Usulan Klaim dan Kriteria Polis yang Dijamin

Pelaksanaan program penjaminan ini masih menanti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan pelaksana. Rancangan PP tersebut telah dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, serta dikonsultasikan kepada Komisi XI DPR sebelum resmi diundangkan.

LPS mengusulkan batas nilai penjaminan maksimal sebesar Rp 500 juta per polis. Berdasarkan kalkulasi otoritas, plafon tersebut diperkirakan mampu mencakup sekitar 98 persen dari total polis yang beredar di industri asuransi nasional.

Baca Juga

Verifikasi Status Izin Fintek, Cara Cek Legalitas Aplikasi Pinjaman Online di OJK Melalui Kanal Resmi

Namun, tidak semua produk asuransi masuk ke dalam skema penjaminan. Perlindungan dibatasi khusus pada polis dengan manfaat proteksi murni (protection benefit). Komponen investasi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI atau unit link) serta produk asuransi kredit dipastikan dikecualikan dari penjaminan.

Dari sisi institusi, kepesertaan menyasar perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum yang memenuhi syarat. Pengecualian diberikan bagi perusahaan asuransi wajib, asuransi sosial, dan perusahaan reasuransi.

Data OJK per Agustus 2026 mencatat pasar asuransi Indonesia ditopang oleh 47 perusahaan asuransi jiwa konvensional, 71 asuransi umum konvensional, dan delapan reasuransi konvensional. Di sektor syariah, terdapat 17 perusahaan asuransi jiwa, tujuh asuransi umum, dan satu reasuransi. Dari keseluruhan entitas tersebut, Ogi Prastomiyono dari OJK mengonfirmasi ada delapan perusahaan asuransi yang saat ini berstatus dalam pengawasan khusus, yang penanganannya terus dipantau menjelang pemberlakuan penuh jaminan polis.

Ikuti Travel Tekno Blog

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Berita Terbaru Lainnya

Paling Banyak Dibaca