Tenggat waktu hingga Oktober 2027 kini dihadapi kalangan pengusaha untuk mulai memindahkan pencadangan pesangon ke pemerintah menyusul pengesahan regulasi ketenagakerjaan terbaru. Di tengah penyesuaian tata kelola industri finansial nasional guna menyelaraskan standar internasional, sektor dana pensiun di tanah air masih harus berbenah merespons tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian kelembagaan penampung dana.
Kewajiban tersebut berakar dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada awal Oktober. Melalui Pasal 253 ayat (1), pengusaha diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagai jaminan pembayaran hak buruh akibat pemutusan hubungan kerja. Ayat (3) pasal yang sama menetapkan dana ini dikelola oleh lembaga pemerintah, meski otoritas terkait sampai saat ini belum menunjuk lembaga pengelola resmi. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dikecualikan dari aturan ini, sedangkan perusahaan yang tidak patuh terancam sanksi administratif bertahap hingga pencabutan izin berusaha.
Tantangan Harmonisasi dan Dampak Likuiditas
Ketentuan anyar tersebut memantik sorotan serius dari pelaku dana pensiun. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Tondy Suradiredja, mengingatkan bahwa Pasal 248 aturan baru telah memuat ketentuan bahwa keikutsertaan pekerja dalam program pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan kewajiban pesangon. Oleh karena itu, pengelola mendesak harmonisasi teknis antara DCP dan program Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK) yang selama ini telah beroperasi.
Dari perspektif dunia usaha, Bob Azam dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti potensi tabrakan aturan antara beleid ketenagakerjaan ini dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penarikan dana cadangan ke kas pengelola pemerintah juga dikhawatirkan menekan likuiditas, modal kerja, dan ekspansi investasi korporasi.
Kelemahan implementasi turut disorot akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, yang menilai sosialisasi Kementerian Ketenagakerjaan belum transparan mengenai badan pengelola yang ditunjuk. Kekosongan informasi ini sempat memicu kabar bohong di media sosial yang mengeklaim dana pesangon wajib disetor ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kementerian Ketenagakerjaan secara tegas telah mengonfirmasi bahwa klaim keterlibatan Danantara tersebut tidak berdasar.






