Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik manipulasi ini menyasar instrumen Waran Seri I dan waran terstruktur dengan taksiran nilai kerugian mencapai sekitar Rp6,97 miliar.
Langkah tegas ini memperlihatkan perkembangan signifikan dari penanganan perkara yang bermula dari pengawasan transaksi sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan pada Mei 2026. Ketiga tersangka berstatus karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S kini ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.
Penyidik OJK memutuskan penahanan tersebut atas kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berisiko menghambat jalannya proses hukum. Selain ketiga orang itu, OJK mengidentifikasi tersangka keempat berinisial TGB alias T. Tersangka TGB, yang merupakan karyawan sebuah perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum terpisah dalam perkara lain di Polda Metro Jaya.
Penjaminan Polis Mulai Aktif Paling Lambat Januari 2028, OJK dan LPS Siapkan Skema Perlindungan Nasabah

Modus Rekening Pihak Ketiga dan Efek yang Disasar
Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi pada sesi perdagangan 29 Mei 2023. Keempat tersangka diduga bersekongkol membentuk gambaran semu atau menyesatkan mengenai kondisi pasar, volume transaksi, hingga harga efek di bursa.
Dalam melancarkan aksinya, para tersangka membeli identitas pihak lain untuk membuka serta mengendalikan sejumlah rekening efek. Pendanaan untuk mengeksekusi order perdagangan semu tersebut juga dihimpun dan dialirkan melalui rekening bank milik pihak ketiga demi menyamarkan pengendali transaksi sesungguhnya.
Manipulasi tersebut menyasar beberapa instrumen turunan saham di BEI, yaitu Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W) dan Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W). Selain itu, rekayasa transaksi juga mencakup tiga instrumen waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Askomlek Panglima TNI Ingatkan Bahaya Perang Informasi dan Hoaks

Ancaman Pidana UU Pasar Modal
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut diterapkan sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menyatakan penahanan dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif demi melindungi ketertiban pasar modal. Otoritas menegaskan bahwa langkah ini tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak hukum para tersangka sesuai aturan perundang-undangan.






